RADARCenter, Mandailing Natal (21/12/2025) – Proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kini memasuki fase krusial. Di tengah upaya transisi menuju pemulihan, sorotan tajam tertuju pada pengelolaan anggaran kebencanaan yang mencapai miliaran rupiah. Keterbukaan informasi publik menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan mampu membangun ketangguhan jangka panjang.
Tokoh masyarakat Amarullah menekankan bahwa transparansi bukan sekadar angka, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada warga terdampak.
Ia juga menyoroti alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD sebesar Rp5,12 miliar serta dana stimulan dari pusat senilai Rp4 miliar.
“Masyarakat harus mengetahui secara jelas alokasi dana tersebut dan apa dampaknya bagi pemulihan komunitas. Percepatan rehabilitasi infrastruktur seperti jalan dan jembatan harus prioritas, namun program pemulihan ekonomi bagi petani yang terdampak juga wajib disusun sistematis,” tegas Amarullah.
Sebagai putra daerah Amarullah berharap, koordinasi lintas lembaga antara BNPB, BPBD, TNI, Polri, hingga relawan tidak hanya bersifat sementara.
“Kita ingin membangun ketangguhan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan,” tambahnya.
Respons Pemerintah Daerah dan DPRD :
Menanggapi desakan transparansi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Madina memastikan bahwa penggunaan dana BTT saat ini difokuskan pada penanganan darurat dan kebutuhan mendesak.
Sementara itu, bantuan pusat senilai Rp4 miliar dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Prinsipnya, penggunaan anggaran dilakukan dengan akuntabilitas sesuai ketentuan. Untuk detail total belanja, akan kami sampaikan pada hari kerja melalui data BPKAD agar tidak terjadi kekeliruan informasi,” ujar Sekda Madina.
Dukungan anggaran juga datang dari legislatif. Ketua DPC PDI Perjuangan Madina sekaligus anggota fraksi, Teguh W. Hasahatan, SH mengungkapkan bahwa keberlanjutan penanganan bencana telah dijamin dalam struktur anggaran terbaru.
“Dalam APBD TA 2026, telah dianggarkan kembali dana TT sebesar Rp5 miliar. Sementara untuk sisa dana TT TA 2025, saat ini masih tersedia sekitar Rp4,3 miliar,” jelas Teguh melalui pesan singkat.
Fokus Pendataan Kerugian :
Di sisi teknis, Kepala BPBD Madina, Mukhsin Nasution, S.Sos menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah bekerja ekstra dalam masa transisi pascatanggap darurat.
Fokus utama adalah melakukan pendataan kerugian secara menyeluruh untuk menentukan langkah pemulihan selanjutnya.
“Sekarang masa transisi menuju pemulihan. Kami sudah melakukan penghitungan kerugian. Fokus kami adalah memastikan masyarakat pulih terlebih dahulu,” ujar Mukhsin singkat saat dikonfirmasi via telepon.
Kini, publik menanti rincian penggunaan anggaran yang dijanjikan pemerintah daerah. Keterbukaan ini diharapkan dapat memutus rantai ketidakpastian dan mempercepat kembalinya denyut nadi ekonomi warga Mandailing Natal.
Pewarta : Magrifatulloh
Editor : Yopi
