Diduga Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Palembang Anti Kritik, Ungkit Pemilukada 2024

- Jurnalis

Minggu, 26 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RADARCenter, Palembang– Diduga salah satu pejabat publik dilingkungan Pemerintah Kota Palembang anti kritik dan menjadi sorotan karena komentarnya di akun pribadi Walikota Palembang @ratudewa.

Perempuan lulusan IPDN yang menjabat sebagai Kepala Bagian
Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang bernama Paramiswari, S.STP M.Si, diduga telah berkomentar tidak pantas di postingan akun pribadi Walikota Palembang kepada salah satu akun publik @Palembanginfo.

Selain itu, dia juga melontarkan tuduhan yang diduga berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang lalu.

“dr kemarin nn akun kau ni min y nggiring opini jelek, salah galo singgohnyo e, sampe brp postingan kuperhatike, mase imbas saket ati kalah kmr apo? Amen dak siap mangkonyo jgn nyubo2 berpolitik. sian n y,” tulisnya di kolom komentar tersebut.

Komentar yang dilontarkan oleh Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Palembang tersebut mendapat beragam komentar dari nitizen. Banyak yang menilai jika sikap yang diberikan tersebut tidak menunjukan jika yang bersangkutan anti kritik.

“Aparatur negara adalah pelayan rakyat, sungguh ironis jika aparatur negara memaki rakyatnya yang meminta hak haknya untuk direalisasikan oleh aparatur negara itu,” tulis akun @f.muhammad3_.

Bukan hanya itu saja, nitizen menilai sikap pejabat Pemkot Palembang tersebut yang membawa Pilkada saat masyarakat memberikan komentarnya, menunjukan yang bersangkutan tidak paham dengan konteks yang disampaikan masyarakat.

“Membawa bawa dukungan politik pada Pilkada sebelumnya dalam konteks ini juga tidak relevan. Banjir terjadi hari ini dan dirasakan masyarakat sekarang, bukan saat Pilkad,” tulis pemilik akun @wandi_nazili.

Pejabat publik anti kritik adalah sikap penyelenggara negara yang tidak menghargai kritik sebagai koreksi, bahkan cenderung melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

Sikap ini dinilai sebagai bentuk mental feodal, di mana pejabat merasa tidak perlu diawasi, menciderai hak demokrasi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pewarta  : Diana

Editor      : Yopi

Follow WhatsApp Channel www.radarcenter.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Puskesmas Kertapati Gelar Penyuluhan Kelas Balita Di Posyandu Melati
UPZ Masjid Al-Bustami Salurkan Bantuan Modal Usaha, Ketua BAZNAS Palembang Hadir Langsung
Keluarga Besar SMAN 9 Palembang Menggelar Halal Bihalal Dan Silaturahmi, Menguatkan Kebersamaan Dalam Kehangatan
Produktivitas Sawit Sumsel Bisa Naik Dua Kali Lipat, Replanting Jadi Kunci
Tak Kunjung Dapat Perhatian Dari Pemerintah, Kehidupan Cekna Di 3-4 Ulu Sangat Memprihatinkan
PT. Ocean Nusantara Bahari Buka Kantor Di Palembang, Bidik Penguatan Logistik Daerah
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Tegaskan Program Pasar Murah Dilaksanakan Transparan Dan Tepat Sasaran
Diduga Remaja Tenggelam Di Sungai Mataram, Tim SAR Bersama Warga Lakukan Pencarian

Berita Terkait

Minggu, 26 April 2026 - 02:25 WIB

Diduga Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Palembang Anti Kritik, Ungkit Pemilukada 2024

Jumat, 24 April 2026 - 12:36 WIB

Puskesmas Kertapati Gelar Penyuluhan Kelas Balita Di Posyandu Melati

Senin, 20 April 2026 - 09:01 WIB

UPZ Masjid Al-Bustami Salurkan Bantuan Modal Usaha, Ketua BAZNAS Palembang Hadir Langsung

Jumat, 17 April 2026 - 20:15 WIB

Keluarga Besar SMAN 9 Palembang Menggelar Halal Bihalal Dan Silaturahmi, Menguatkan Kebersamaan Dalam Kehangatan

Kamis, 16 April 2026 - 13:57 WIB

Produktivitas Sawit Sumsel Bisa Naik Dua Kali Lipat, Replanting Jadi Kunci

Berita Terbaru