RADARCenter, PALEMBANG – Praktik pembagian bantuan sosial kembali menuai kontroversi dan kecaman tajam dari warga. Kali ini, sorotan tajam ditujukan kepada kinerja Ketua Rt 45, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Kuat dugaan adanya nepotisme dan menzalimi warga yang benar-benar membutuhkan.
Kasus ini bermula dari pembagian kupon penukaran paket sembako murah dari PT. Pertamina yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat prasejahtera.
Seharusnya, bantuan ini menjadi angin segar bagi warga yang hidup serba kekurangan. Namun nyatanya, penyaluran yang seharusnya berjalan objektif justru berubah menjadi ajang pembagian rezeki bagi orang-orang terdekat Ketua Rt.
Warga merasa kecewa lantaran Ketua Rt 45 diduga tidak menerapkan aturan main yang jelas.
Padahal, ketentuan utama yang disepakati adalah kupon tersebut wajib diberikan kepada warga yang masuk dalam kategori Desil 1 atau golongan paling bawah.
Salah seorang warga Rt 45, Bella merasa kecewa. Ia tak mampu menahan amarah dan kekecewaannya saat ditemui awak media di kediamannya.
Ia juga menyoroti ketidakadilan yang menimpa ibunya, seorang janda yang jelas-jelas masuk kriteria penerima.
“Orang tua saya ini kan janda, dan status ekonominya jelas Desil 1, sudah sangat layak dapat. Tapi kenapa kupon dari Pertamina itu tidak dikasih? Justru yang dapat malah warga yang kehidupannya sudah mapan dan mampu,” keluh Bella dengan nada tinggi. Minggu (12/04/2026).
Ia mempertanyakan integritas Ketua Rt dalam menyalurkan bantuan tersebut. Menurutnya, ada kesenjangan yang mencolok antara aturan dan realita dilapangan.
“Kalau memang syaratnya harus Desil 1, coba dicek satu per satu warga yang sudah dapat kupon itu. Apakah mereka semua benar-benar Desil 1? Atau justru yang dapat itu orang-orang yang dekat saja sama dia, yang dianggap ‘keluarga’ atau kroni?” tanyanya sinis.
Ditegaskannya, keyakinannya bahwa pembagian ini dilakukan secara pilih-pilih. Bantuan yang seharusnya menjadi hak orang miskin justru dialihkan kepada mereka yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, hanya karena kedekatan emosional atau hubungan khusus dengan Ketua Rt.
“Kami yakin ini dipilih-pilih. Walaupun tidak memenuhi syarat, asal dekat sama dia, asal kenal dekat, pasti dapat. Sedangkan yang benar-benar berhak seperti orang tua saya, malah harus menelan pil pahit kecewa,” tegasnya.
Kasus ini kembali menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepemimpinan ditingkat bawah.
Apakah jabatan Ketua RT digunakan untuk melayani seluruh warga dengan adil, ataukah justru dijadikan alat untuk mengakomodasi kepentingan golongan tertentu saja?
Warga menuntut transparansi dan keadilan, agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. (RC/Tim)
