RADARcenter, Palembang – Meski Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 mengalami pemangkasan drastis hingga mencapai 39 persen, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan bahwa kondisi fiskal tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menghentikan laju pembangunan di Bumi Sriwijaya.
Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) yang digelar di Griya Agung, Senin (6/10/2025), Herman Deru menekankan pentingnya langkah-langkah adaptif dan sinergi lintas sektor agar program prioritas tetap berjalan sesuai target.
“Pembangunan kita tidak boleh stuck, tidak boleh stagnasi. Kita harus tetap bergerak dengan solusi yang cerdas dan kolaboratif,” tegasnya di hadapan para bupati dan wali kota se-Sumsel yang hadir secara langsung maupun diwakili.
TKD Sumsel Turun Tajam
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, mengungkapkan bahwa penurunan TKD Sumsel mencapai 39,38 persen.
Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) turun hingga 71,7 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik anjlok 83,6 persen. Hanya DAK Nonfisik yang naik sedikit sebesar 2,6 persen.
Rahmadi menjelaskan, meski alokasi dana dari pusat menurun, pemerintah daerah tetap dapat mengajukan pembiayaan untuk proyek-proyek fisik seperti pembangunan sekolah, irigasi, dan jalan melalui mekanisme langsung ke kementerian terkait.
“Kuncinya proaktif. Pemda harus menyiapkan data dan memperjuangkan kebutuhan daerah melalui strategi jemput bola,” ujarnya.
Herman Deru Dorong Optimalisasi PAD
Menanggapi situasi tersebut, Herman Deru meminta seluruh kepala daerah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi baru dari sektor pajak serta badan usaha milik daerah (BUMD).
Ia menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan di Sumsel. Dari sekitar empat juta kendaraan, hanya satu juta yang membayar pajak.
“Kita harus tahu apa penyebabnya. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi juga kesadaran dan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah,” ucapnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran agar tidak terjadi kebocoran.
Ia menginstruksikan sinergi antara APIP, Inspektorat, BPKP, dan BPK untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.
Bupati-Bupati Siap Beradaptasi
Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah penyesuaian dengan fokus pada peningkatan PAD.
“Kita harus sabar dan realistis. TKD berkurang, tapi tugas kita menjaga agar ekonomi tetap hidup dan kemiskinan berkurang. Semua sumber daya harus dikelola optimal,” ujarnya.
Bursah juga menyebutkan rencana pengembangan potensi minyak rakyat dan memastikan jalan umum tidak lagi dilalui truk batubara mulai Januari 2026.
Sementara itu, Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya pendataan pajak kendaraan bermotor secara rinci.
“Dari 300 ribu kendaraan, baru 90 ribu yang membayar pajak. Kami akan sisir satu per satu, bahkan melibatkan RT untuk pendataan,” katanya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali besaran pemangkasan anggaran agar tidak menghambat pembangunan daerah.
“Masyarakat tidak peduli soal efisiensi, yang mereka lihat adalah hasil nyata: jalan diperbaiki, rumah sakit dibangun. Maka kami di daerah harus tetap berjuang,” pungkas Edison.
(*Adi)
