RADARCenter, Mandailing Natal ~ Pengelolaan Dana Desa Hutabangun Jae kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga mengeluhkan tidak terlihatnya bentuk nyata dari berbagai program yang dibiayai Dana Desa, baik pada Tahun Anggaran 2024 maupun 2025.
Keluhan tersebut disampaikan warga kepada media dengan syarat identitas tidak dipublikasikan. Mereka menilai sejumlah bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, serta pengadaan perlengkapan sosial masyarakat dan keramaian tidak memberikan dampak langsung.
“Kalau di laporan anggaran dananya ada, tapi kami sebagai masyarakat tidak melihat wujud nyatanya. Pendidikan dan kesehatan misalnya, tidak jelas apa yang sudah dikerjakan,” ujar salah seorang warga.
Sorotan juga mengarah pada pengadaan lampu penerangan desa. Warga menyebut banyak lampu yang saat ini sudah rusak dan tidak lagi berfungsi, meski anggarannya terbilang besar.
“Lampu penerangan itu sekarang banyak yang mati. Kalau dananya besar, seharusnya kualitas dan perawatannya juga diperhatikan,” tambah warga tersebut.
Selain itu, warga turut menyoroti penyediaan insentif keagamaan yang diduga tidak diterima sesuai jumlah. Dugaan serupa juga muncul pada pembinaan PKK, kelompok pengajian, serta pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan bimtek lembaga desa yang dinilai minim hasil.
“Nama kegiatannya ada, anggarannya ada, tapi pelaksanaannya tidak dirasakan. Bahkan ada yang menduga nilainya dikurangi,” ungkap sumber masyarakat.
Pada sektor ketahanan pangan, pengadaan perlengkapan pertanian juga dipertanyakan. Masyarakat menduga adanya praktik mark up karena peralatan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran.
Menanggapi kondisi tersebut, Muhammad Saleh, Bendahara Satma AMPI, menyatakan keprihatinannya atas dugaan penyimpangan Dana Desa Hutabangun Jae.
“Dari laporan masyarakat yang kami terima, dugaan penyelewengan Dana Desa Hutabangun Jae tidak hanya terjadi pada 2024, tetapi juga berlanjut ke 2025. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Menurutnya, Dana Desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika manfaatnya tidak dirasakan, maka patut diduga adanya persoalan dalam tata kelola.
“Kalau masyarakat tidak merasakan hasilnya, berarti ada yang tidak beres. Kami meminta aparat terkait mengusut tuntas dana desa Hutabangun Jae,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Hutabangun Jae belum memberikan keterangan resmi. Media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi guna menjaga keberimbangan informasi sesuai prinsip jurnalistik.
Pewarta : Magrifatulloh
Editor : Yopi
