RADARcenter, Palembang – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Badan Dapur Nasional (BPP BDN), Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP, menghadiri rapat konsolidasi Badan Dapur Nasional (BDN) yang digelar di Kota Palembang, Selasa (27/1/2026).
Rapat konsolidasi tersebut turut dihadiri Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang, serta diikuti para pengurus BDN kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, termasuk pengurus BDN Kota Palembang.
Basyaruddin Siregar menjelaskan, kedatangannya ke Palembang bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus menyatukan pemahaman seluruh pengurus BDN, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kedatangan saya ke sini untuk melakukan konsolidasi kepada seluruh pengurus BDN Provinsi Sumsel dan pengurus kabupaten/kota yang ada,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dirinya telah mengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi sejak Agustus 2025. Dari pengalaman tersebut, ia menilai masih banyak kekurangan dalam tata kelola dapur MBG di Indonesia, terutama karena belum adanya payung organisasi yang secara khusus menaungi para pemilik dapur MBG.
“Saya melihat banyak kekurangan. Siapa yang memayungi dapur MBG di seluruh Indonesia? Selama ini belum ada,” jelasnya.
Menurut Basyaruddin, selama ini yayasan hanya berfungsi dalam pengurusan perizinan pendirian dapur MBG. Namun ketika muncul persoalan internal di lapangan, yayasan tidak memiliki kewenangan untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.
“Kehadiran BDN ini untuk menyatukan pikiran-pikiran positif agar persoalan dapur MBG bisa diselesaikan bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Basyaruddin menegaskan bahwa BDN berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebutkan bahwa proses deklarasi BDN telah disetujui dan akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus secara nasional.
“Langkah pertama deklarasi sudah disetujui. Langkah kedua adalah pelantikan. Awalnya direncanakan di Jakarta, namun dipindahkan ke Kota Prabumulih,” ungkapnya.
Pelantikan pengurus BDN tersebut direncanakan akan dilakukan langsung oleh Kepala BGN. Dalam kesempatan itu, Basyaruddin juga menegaskan bahwa Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang ditetapkan sebagai proyek nasional dalam mendukung program ketahanan pangan.
“Presiden Pak Prabowo mendorong gerakan menanam sayur menuju kedaulatan pangan nasional dan berlanjut ke ketahanan pangan nasional. Sumsel menjadi satu-satunya provinsi yang menjadi proyek nasional,” tuturnya.
Terkait tugas dan fungsi BDN, Basyaruddin menjelaskan bahwa BDN berperan dalam fungsi pengawasan, namun tidak mencampuri urusan internal dapur MBG.
“BDN ikut mengawasi, tapi tidak mencampuri urusan dapur. Jika ada kekurangan atau temuan, satgas kabupaten melapor ke provinsi, dari provinsi ke saya, lalu saya sampaikan ke BGN dan Presiden,” jelasnya.
Selain pengawasan, BDN juga bergerak di bidang usaha guna mendukung ketersediaan bahan baku bagi dapur MBG.
“Kita menanam sayur, kita suplai ke dapur. Atau pihak dapur bisa mengambil langsung ke kita sebagai supplier,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, Basyaruddin mengimbau seluruh pengurus BDN di Sumatera Selatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar menjalankan tugas dengan penuh ketekunan dan keikhlasan.
“Kehadiran BDN adalah untuk menyelesaikan masalah dapur MBG,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang menyampaikan bahwa kehadiran Ketua Umum BDN ke Palembang memberikan kepastian arah sekaligus memperkuat keyakinan seluruh pengurus terhadap eksistensi BDN.
“Kedatangan Ketua Umum ke Palembang ini untuk memantapkan pengurus dalam menggerakkan dapur nasional, khususnya di Sumatera Selatan dan umumnya di Indonesia,” ujarnya.
Rahidin menjelaskan, selama ini masih terdapat keraguan terkait posisi dan hubungan BDN dengan Badan Gizi Nasional. Namun melalui rapat konsolidasi tersebut, seluruh pengurus mendapatkan kejelasan.
“Dengan hadirnya Ketua Umum, semua pengurus baik provinsi maupun kabupaten/kota merasa puas dan tidak ragu lagi. Secara implisit BDN ini sudah direstui oleh BGN,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelantikan pengurus BDN secara nasional akan digelar di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sekaligus dirangkai dengan agenda penanaman perdana sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
“Sumsel betul-betul dipersiapkan sebagai tuan rumah. Setelah dialog dan diskusi terbuka, semuanya sudah clear,” katanya.
Rahidin juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah enam kabupaten/kota yang mengikuti pertemuan khusus bersama Ketua Umum BDN. Sementara daerah lainnya tengah dikejar percepatan pembentukan kepengurusan.
“Hari ini (Rabu 28/1) kami mulai bergerak ke Muara Enim, kemudian Lubuk Linggau, Musi Rawas, Muratara hingga PALI. Target Februari seluruh 17 kabupaten/kota sudah clear,” pungkasnya. (*Adi)
