BBWS Sumatera VIII Sayangkan Pembangunan Dermaga Point Tanpa Izin, Sebut Berpotensi Timbulkan Sedimentasi Sungai Musi

- Jurnalis

Kamis, 27 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RADARCenter, Palembang– Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII menyoroti pembangunan Dermaga Point di tepian Sungai Musi yang hingga kini belum mengantongi izin atau rekomendasi teknis (rekomtek) dari BBWS. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aliran sungai dan meningkatkan sedimentasi.

Humas BBWS Sumatera VIII, Nando, menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) tanpa izin dan persetujuan teknis.

“Kami selalu mengimbau agar tidak membangun di sepanjang DAS. Berdasarkan Permen PU, jarak aman antara bangunan dengan sungai minimal 5 meter di kanan dan kiri sungai,” tegasnya.

Namun, menurut Nando, pembangunan Dermaga Point di sisi Sungai Musi tetap dilakukan meskipun pihak BBWS telah mengeluarkan surat teguran.

“Dermaga Point itu tidak memiliki izin rekomendasi teknik (rekomtek). Teguran sudah kita sampaikan, tetapi tidak diindahkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai bangunan tersebut berpotensi mempersempit ruang aliran sungai dan memicu penumpukan sedimentasi yang berpengaruh pada kapasitas sungai dalam mengalirkan air.

Nando menyebut persoalan ini telah berlangsung lama dan belum juga terselesaikan.

“Ini sudah bertahun-tahun. Sejak masa Wali Kota Eddy Santana Putra hingga Harnojoyo, dan sampai sekarang tetapi belum ada respon dari pengelola Dermaga Point,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa perusahaan atau pihak manapun yang membangun di sepanjang DAS wajib mengajukan rekomtek dan memperoleh izin dari BBWS Sumatera VIII. Tanpa dokumen tersebut, pembangunan dianggap melanggar aturan.

“Semua pembangunan di DAS harus memiliki rekomtek. Itu aturan yang wajib dipatuhi,” tegasnya lagi.

BBWS Sumatera VIII telah mengirimkan surat teguran beberapa kali, namun tindak lanjut penertiban berada di ranah Pemerintah Kota Palembang.

“Untuk penertiban, kewenangannya ada di Pemkot Palembang,” ujar Nando.

BBWS berharap persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti agar pengelolaan Sungai Musi tetap terkendali dan risiko kerusakan lingkungan maupun banjir bisa diminimalisir.

Pewarta : Reza

Editor     : Yopi

Follow WhatsApp Channel www.radarcenter.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Siswa Yang Tidak Ada Orang Tua Berhak Dapat Kesehatan, Kenapa Tiem Menghalangi Ikut Sosialisasi DBD Di SDN 204 Palembang
SMPN 25 Palembang Terima Bantuan Seragam Sekolah dari Pemkot Palembang
Cegah Penyebaran Virus Dengue, SD Negeri 98 Palembang Gelar Vaksinasi DBD
Pejabat PUPR Siap Turun ke Lokasi, Pemkot Palembang Merespons Keluhan Banjir Talang Jambe
Walikota dan Wawako Palembang Berikan Bantuan Seragam Sekolah Gratis Di SMPN 25 Palembang
Irjen Pol Andi Rian Pamit, Apresiasi Sinergi Polda Sumsel dan Pemprov
PLN Imbau Warga Gunakan Layanan Resmi Tambah Daya
Ketua Umum BPP BDN Konsolidasi Pengurus di Palembang, Tegaskan Peran BDN Bantu Dapur MBG

Berita Terkait

Kamis, 5 Februari 2026 - 09:33 WIB

Siswa Yang Tidak Ada Orang Tua Berhak Dapat Kesehatan, Kenapa Tiem Menghalangi Ikut Sosialisasi DBD Di SDN 204 Palembang

Selasa, 3 Februari 2026 - 19:27 WIB

SMPN 25 Palembang Terima Bantuan Seragam Sekolah dari Pemkot Palembang

Selasa, 3 Februari 2026 - 16:28 WIB

Cegah Penyebaran Virus Dengue, SD Negeri 98 Palembang Gelar Vaksinasi DBD

Selasa, 3 Februari 2026 - 12:36 WIB

Pejabat PUPR Siap Turun ke Lokasi, Pemkot Palembang Merespons Keluhan Banjir Talang Jambe

Selasa, 3 Februari 2026 - 11:49 WIB

Walikota dan Wawako Palembang Berikan Bantuan Seragam Sekolah Gratis Di SMPN 25 Palembang

Berita Terbaru

Polda Sumatera Selatan

Profil Irjen Sandi Nugroho, Lulusan Akpol Peraih Adhi Makayasa 1995 

Kamis, 5 Feb 2026 - 19:31 WIB