RADARCenter, OGAN ILIR — Walau Proposal disposisi oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bupat Ogan Ilir, tak menjadi jaminan Profosal tersebut bakal terakomodir. Karna tergantung pada dana anggaran yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.
Hal tersebut disampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Ilir melalui Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Yeni Novitasari, ST,. MT kepada wartawan beberapa hari lalu.
Wajar saja kalau proposal Kepala Desa Burai tidak tidak ada tindak lanjutnya, walau proposal tersebut telah disposisi oleh Gubernur dan Bupati.
“Klerifikasi terkait usulan Kades Burai, saya Dinas disini tahun 2022 pertengahan, sebelumnya saya dinas diprogram bangunan gedung. Pada tahun 2023 Kades Erik datang menanyakan profosal, kami cek disurat masuk kami tidak ada profosal itu, tapi dia menunjukan foto kopy atau scan, kemungkinan itu disposisi, tapi karna saya masuk dipertengahan tahun 2022, saya tidak tahu dokumen itu, dicek disurat masuk tidak ada proposal itu,” kata Yeni Kepada Wartawan beberapa hari lalu.
Yeni menyebutkan, karna setelah dicek disurat masuk tidak ada profosal tersebut, maka Kades Burai tersebut dianjurkan agar pembaruan pengajuan.
“Kades Erik saya suruh perbarui profosal itu, karna kami tidak ada bukti, karna syarat kami mangun dari aspirasi, pokir dan dari perencanaan PUPR,” terangnya.
Terkait usulan itu lanjut Yeni, profosal masuk bukan hanya dari Desa Burai saja. Banyak profosal yang masuk ke PUPR Ogan Ilir, baik itu dari Desa maupun dari perkantoran pertikal.
“Walaupun proposal itu ada disposisi dari Gubernur, Bupati dan dari siapa saja, kami tidak bisa segera mengakomodir, pertama kami harus melihat kekuatan anggaran. Karna disini ada bidang bidang, bukan hanya bidang bangunan gedung saja, anggaran itu ditetapkan oleh tim BAPD dan disahkan DPRD pada tahun 2024 sebesar 100 Miliar,” jelasnya.
Diterangkan Yeni, anggaran tersebut bukan hanya untuk Bidang tata bangunan saja. Karna di PUPR Bidang tertinggi itu jalan Bina Marga.
“Untuk bangunan gedung, kami ada bangunan gedung prioritas, dan posisi masuk kembali profosal Desa Burai itu masuk pada bulan delapan atau bulan sembilan, posisi waktu itu kami sedang menyusun anggaran perubahan tahun 2023,” ucapnya.
Masih kata Yeni, hasil tim survei dilapangan bahwa kantor Desa Burai tersebut harus dibongkar habis dan dibangun baru. Karna sudah tidak layak lagi, baik itu dari segi bangunan, dinding dan atap. Dan akan dianggar pada tahun 2025.
“Karna waktu itu dia mendesak, dan kami ada anggaran satu yang bakal dicoret dan itupun hanya 100 juta, karena dia setuju maka dilaporkan ke pimpinan dimasukan ke rehab kantor Desa Burai,” tukasnya. (RC/EMI)
