RADARcenter, Palembang – Di tengah sorotan publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan gratis, Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan (LKPSS) sepakat membangun kolaborasi riset dan kebijakan.
Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan resmi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, S.STP., M.Si., di kantornya pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Pertemuan yang berlangsung hangat namun serius itu dihadiri Ketua LKPSS, Dr. Ir. H. Rahidin H. Anang, M.S., beserta jajaran tim pakar:
Dr. Yetty Hastiana, S.Pd., M.Si., dosen dan pakar lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus Wakil Dekan I FKIP UM Palembang, yang kerap menjembatani kerja sama akademisi dan pemangku kebijakan.
Dr. Indri, anggota LKPSS yang aktif mengadvokasi pemerataan pendidikan dan penguatan sekolah swasta.
Prof. Dr. Ir. Zainuddin Nawawi, M.Sc., Rektor Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC), pakar pembangunan dan komunikasi politik, serta Dewan Penasehat LKPSS.
Selama sekitar satu jam, para peserta membedah isu strategis pendidikan Palembang, mulai dari kualitas guru, pemerataan sarana belajar, hingga pemanfaatan teknologi.
Dr. Rahidin menekankan urgensi blueprint pendidikan agar kebijakan pemerintah daerah selaras dengan amanat konstitusi.
Dr. Indri menyoroti pentingnya stimulus untuk sekolah swasta—dari buku, SPP, hingga seragam—demi mengurai ketimpangan dengan sekolah negeri yang kelebihan siswa.
Adrianus Amri menyebut blueprint ini sebagai warisan strategis yang akan memandu kebijakan jangka panjang.
Ia menegaskan, kerja sama ini tak berhenti di sektor pendidikan, tapi juga membuka peluang kolaborasi lintas dinas, termasuk kesehatan dan infrastruktur.
Disdik bahkan telah menyiapkan ruang khusus sebagai pusat kegiatan riset bersama.
Pertemuan ini akan dilanjutkan dalam forum rutin yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Hasil kajian diharapkan menjadi rujukan utama penyusunan kebijakan pendidikan di Kota Palembang, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia di masa depan. (*Adi)
