RADARcenter, Palembang – Delapan Belas (18) Perguruan Tinggi di bawah LKPSS berkolaborasi dengan Bapenda Palembang untuk menyusun regulasi dan kajian ilmiah dalam menekan kebocoran serta mendorong efisiensi pendapatan daerah.
Langkah konkret menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih bersih dan efisien mulai ditempuh Pemerintah Kota Palembang.
Melalui kolaborasi strategis antara Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan (LKPSS) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), digelar rapat kerja membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak hanya fokus pada penambahan pemasukan, tetapi juga penekanan kebocoran di berbagai sektor.
Dalam forum yang berlangsung di Gedung Faqih Usman Universitas Muhammadiyah Palembang, Selasa (28/10/2025), muncul beragam gagasan segar dari para akademisi lintas disiplin. Mulai dari ide penghematan anggaran melalui efisiensi energi, hingga dorongan pembenahan sistem parkir yang dinilai masih dikuasai oknum mafia.
Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Bapenda Kota Palembang, Marhaen, S.H., M.Si., serta para pakar dari 18 perguruan tinggi di bawah naungan LKPSS.
Mereka berkomitmen melahirkan tim kajian akademik yang akan menyiapkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan teknologi, guna mendorong lahirnya regulasi baru peningkatan PAD Palembang yang transparan dan berkeadilan.
Sinergi Akademisi dan Pemerintah
Ketua LKPSS, Dr. Ir. H. Rahidin H. Anang, M.S., menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara lembaga akademik dan pemerintah daerah.
“Kegiatan ini sangat tepat. Kepala Bapenda Kota Palembang sudah bijak menggandeng LKPSS untuk bersama mencari solusi peningkatan PAD. Di LKPSS ada banyak kompetensi—ahli ekonomi, konstruksi, dan berbagai bidang lainnya—yang siap memberikan masukan,” ujar Rahidin.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak hanya soal menambah pendapatan, tetapi juga menutup celah kebocoran yang masih terjadi di lapangan.
“Masih ada titik-titik rawan kebocoran PAD. Paling tidak kalau tidak bisa dihapuskan, kita kurangi. Kalau bisa dibenahi, tentu hasilnya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Rahidin menambahkan, pihaknya akan segera membentuk tim kajian lintas kampus yang akan mengidentifikasi potensi PAD dan menyusun rekomendasi strategis berbasis riset.
“Kami ingin memberikan kontribusi nyata. Tim ini akan menelaah sektor-sektor potensial, menyusun peta masalah, dan merekomendasikan solusi kebijakan kepada Bapenda,” imbuhnya.
Pakar: Efisiensi dan Data Akurat Jadi Kunci
Dalam sesi diskusi, Dr. Ir. Zuber Angkasa, M.T., dosen Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang, menyoroti pentingnya penghematan pengeluaran daerah, terutama dalam pemakaian energi di gedung-gedung pemerintahan.
“Kalau bisa, kantor-kantor pemerintah mulai beralih ke lampu LED yang punya detektor terhadap orang. Jadi kalau ruangan kosong, lampu padam otomatis. Begitu juga dengan pendingin ruangan, agar efisien dan hemat energi,” ungkap Zuber.
Sementara itu, Dr. Yetti Hastiana menekankan bahwa pengambilan kebijakan ke depan harus berbasis data yang akurat dan terukur.
“Kita ini masih lemah dalam penggunaan basis data untuk menentukan kebijakan. Ke depan, sebaiknya kebijakan didasari data yang akurat sehingga bisa menjadi patokan dalam penggunaan teknologi dan arah pembangunan,” ujarnya.
Bapenda Paparkan Capaian dan Tantangan
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Kota Palembang, Marhaen, S.H., M.Si., menguraikan capaian PAD terbaru hingga akhir Oktober 2025.
Ia menyebut, pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp330 miliar, BPHTB sebesar Rp320 miliar, pajak rumah makan mencapai Rp242 miliar, pajak reklame sebesar Rp66 miliar, sektor parkir sekitar Rp12 miliar, dan pajak mineral non-logam sekitar Rp1 miliar.
Meski menunjukkan progres positif, Marhaen mengakui bahwa masih ada sektor yang belum optimal, terutama parkir.
“Masih ada kendala di sektor parkir, termasuk keberadaan oknum mafia parkir yang hingga kini masih berlaku. Ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk dibenahi,” ungkapnya.
Kolaborasi Ilmiah untuk Palembang Transparan
Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Suroso PR, S.Ag., M.Pd.I., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Ia menilai sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah menjadi langkah cerdas dalam menciptakan kebijakan yang berlandaskan riset dan integritas.
“Kolaborasi seperti ini penting agar hasil kajian tidak berhenti di atas kertas, tetapi bisa diimplementasikan secara nyata,” ujar Suroso.
Menurutnya, keterlibatan kampus dalam perumusan kebijakan daerah merupakan bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat melalui riset yang aplikatif.
“Kami berharap hasil kajian ini benar-benar dapat direalisasikan dan masyarakat memahami kewajiban mereka dalam mendukung pembangunan daerah,” tutupnya. (*Adi)
