RADARCenter, MANDAILING NATAL – Penanganan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023–2024, dugaan pungutan liar (pungli), serta dugaan nepotisme di Desa Simpang Koje hingga kini masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.
Lebih dari setahun sejak laporan tersebut mencuat, publik belum memperoleh kepastian mengenai hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak berwenang.
Informasi yang diterima pelapor menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan serangkaian langkah pemeriksaan, mulai dari meminta keterangan kepala desa, melakukan pemeriksaan lapangan, hingga memanggil sejumlah tokoh masyarakat dan pelapor untuk dimintai keterangan.
Fakta bahwa proses pemeriksaan telah berlangsung tersebut sempat menumbuhkan harapan masyarakat akan adanya kejelasan hukum.
Namun, perkembangan informasi yang disampaikan kepada publik justru memunculkan sejumlah pertanyaan baru.
Pada tahap awal, keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disebut disebabkan karena bendahara desa belum dapat diperiksa lantaran sedang menjalani masa kehamilan tua dan akan melahirkan. Penjelasan tersebut diterima sebagai alasan administratif yang dianggap dapat dipahami.
Namun beberapa bulan kemudian, muncul keterangan berbeda. LHP disebut telah rampung dan akan dilimpahkan kepada Polres Mandailing Natal untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan kemudian muncul ketika publik mempertanyakan apakah bendahara desa akhirnya telah diperiksa. Jawaban yang diterima justru menyebut bahwa pemeriksaan terhadap bendahara tidak diperlukan.
Perbedaan penjelasan tersebut menjadi sorotan masyarakat. Jika sebelumnya pemeriksaan bendahara disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan LHP belum diterbitkan, mengapa pada tahap berikutnya pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak diperlukan?
Pertanyaan itu dinilai wajar muncul mengingat konsistensi informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pengawasan dan penegakan hukum.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti tindak lanjut atas laporan dugaan pungutan liar yang sebelumnya telah disampaikan. Sejumlah warga diketahui telah membuat surat pernyataan yang menyebut diri mereka sebagai pihak yang dirugikan.
Beberapa di antaranya juga mengaku memiliki bukti transfer serta menyatakan kesediaan memberikan keterangan apabila diperlukan oleh aparat penegak hukum.
Publik tidak sedang meminta adanya vonis atau kesimpulan prematur terhadap pihak tertentu. Yang dipertanyakan adalah sejauh mana laporan dan bukti yang telah disampaikan tersebut diproses oleh instansi terkait.
Apakah dokumen dan bukti yang dimiliki warga telah diverifikasi? Jika sudah, apa hasil verifikasinya? Jika belum, kendala apa yang menyebabkan proses tersebut belum dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini belum memperoleh penjelasan yang memadai di ruang publik.
Sorotan masyarakat semakin menguat setelah beredar informasi mengenai pagu Dana Desa Simpang Koje Tahun Anggaran 2025 yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Besarnya dana publik yang dikelola desa secara otomatis meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan.
Dalam prinsip negara hukum, setiap orang tetap harus dihormati asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan laporan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan kepentingan publik.
Karena itu, keterbukaan informasi dari pihak-pihak yang berwenang menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Penjelasan resmi mengenai status pemeriksaan, hasil yang telah diperoleh, serta tahapan penanganan yang sedang berjalan dinilai penting untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik bukan sekadar informasi yang berubah dari waktu ke waktu, melainkan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab dalam perkara yang menyangkut uang rakyat, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawasan dan penegakan hukum.
(RC/Tim).
