Radarcenter.Info, Palembang – Konten video bertajuk Sejarah Gelaran Bangsawan Palembang yang diunggah akun YouTube @mangdayat pada 20 Juni 2026 memicu beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya para pemerhati sejarah, budayawan, dan komunitas yang memiliki perhatian terhadap sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Video tersebut menjadi sorotan karena memuat penjelasan mengenai asal-usul aranan atau sebutan Masagus dan Masayu yang dinilai masih memerlukan kajian akademik lebih mendalam.
Menanggapi berkembangnya diskusi tersebut, Dewan Pakar Kerukunan Keluarga Palembang (KKP), Dr. Ir. H. Mgs. Prima Darma Putra, S.E., MBA., yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Persatuan Zuriat Masagus Masayu Palembang Darussalam (PZMMPD), menyampaikan pandangan akademiknya mengenai sejarah aranan Masagus dan Masayu dalam tradisi Kesultanan Palembang Darussalam.
Menurut Cek Prima, pembahasan mengenai aranan maupun gelaran Masagus dan Masayu tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah yang terjadi sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga periode kolonial Belanda. Cek Prima menilai bahwa perubahan administrasi dan klasifikasi sosial pada masa kolonial patut diteliti secara komprehensif karena diduga telah memengaruhi cara masyarakat memahami istilah-istilah yang sebelumnya hidup sebagai aranan keluarga, kemudian berkembang dan dipersepsikan sebagai gelaran.
Cek Prima menjelaskan bahwa berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam oleh Kemas Endi yang bergelar Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam pada tahun 1659 Masehi bukan sekadar melanjutkan pemerintahan Kerajaan Palembang.
Menurutnya, pendirian kesultanan merupakan bagian dari reformasi sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan tujuan memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan serta penyebaran agama Islam di Palembang.
Dalam reformasi tersebut, lanjut Cek Prima, berbagai praktik yang identik dengan sistem kasta dalam kerajaan dihapuskan, termasuk konsep putra mahkota maupun pembedaan kedudukan antara permaisuri dan selir. Sebagai gantinya, Kesultanan Palembang Darussalam menerapkan mekanisme musyawarah dalam menentukan pemimpin. Sultan berikutnya dipilih dari kalangan para priyayi kesultanan (para pangeran) yang memiliki hak untuk memilih sekaligus dipilih sebagai pemimpin, sehingga sistem pemerintahan lebih menitikberatkan pada musyawarah dibandingkan pewarisan kekuasaan berdasarkan garis keturunan semata.
“Kembali pada pertanyaan mengenai apakah terjadi perubahan makna dari aranan menjadi gelaran merupakan salah satu fokus yang sedang saya kaji,” ujarnya.
Menurut Cek Prima, berbagai cerita yang diperoleh dari tradisi lisan menunjukkan bahwa penggunaan aranan berkaitan erat dengan adat bertutur di lingkungan keluarga keraton sebagai warisan budaya Jawa, bukan sebagai penanda kasta ataupun derajat kemuliaan seseorang. Pemahaman tersebut, katanya, selaras dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan kemuliaan manusia pada ketakwaannya, bukan pada garis keturunan.
Dalam kajian yang sedang dikembangkannya, Cek Prima mengemukakan sejumlah hipotesis mengenai perkembangan istilah dalam tradisi lisan masyarakat. Panggilan Den Bagus atau Anak Den Bagus, misalnya, diduga mengalami perkembangan bahasa hingga menjadi Raden. Demikian pula panggilan Mas Bagus, yang digunakan kepada anak laki-laki yang dihormati dan disayangi, diperkirakan berkembang menjadi Masagus. Sementara kata mas sendiri, baik dalam tradisi Jawa maupun Palembang, telah lama dikenal sebagai lambang sesuatu yang bernilai, berharga, dan mulia.
Hipotesis serupa juga dikemukakan terhadap asal-usul aranan Kiagus dan Kimas. Menurutnya, seorang anak yang dikenal memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an, mendalami ilmu agama, atau menunjukkan akhlak yang baik lazim dipanggil Kiai Bagus, yang diduga berkembang menjadi Kiagus. Adapun panggilan Kiai Mas diperkirakan berkembang menjadi Kimas, sebagaimana dikenal secara turun-temurun dalam tradisi lisan keluarga keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Meski demikian, Cek Prima menegaskan bahwa seluruh hipotesis tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut yang didukung oleh sumber-sumber sejarah primer dan kajian ilmiah yang komprehensif.
Cek Prima menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam kajian sejarah merupakan hal yang lumrah. Namun, penyampaian kesimpulan yang berkaitan dengan asal-usul suatu kelompok masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Karena itu, Cek Prima mengajak para pegiat media sosial, kreator konten sejarah, penulis, serta seluruh pemerhati budaya Palembang untuk senantiasa membuka ruang dialog dan klarifikasi sebelum menyampaikan narasi sejarah kepada publik.
“Perbedaan pandangan dalam sejarah adalah sesuatu yang wajar. Namun, menyampaikan kesimpulan yang menyangkut asal-usul suatu kelompok masyarakat memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Karena itu, saya mengajak para pegiat media sosial, penulis konten sejarah, dan seluruh pemerhati budaya Palembang untuk selalu membuka ruang klarifikasi serta menggunakan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum menyampaikan suatu narasi kepada publik,” katanya.
Lebih lanjut, Cek Prima menyampaikan bahwa apabila suatu informasi telah menimbulkan kesalahpahaman ataupun keberatan dari kelompok masyarakat yang disebutkan, maka penyampaian klarifikasi merupakan langkah yang bijaksana sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Sejalan dengan itu, Cek Prima menyampaikan bahwa Perkumpulan Zuriat Masagus-Masayu Palembang Darussalam (PZMMPD) melalui Ketua Umum meminta kepada Mang Dayat untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan dalam konten yang beredar di YouTube maupun Facebook. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pembuat konten sekaligus penghormatan terhadap sejarah dan keberagaman tradisi masyarakat Palembang.
Menurutnya, sebagai seorang konten kreator, penyampaian informasi sejarah kepada masyarakat hendaknya selalu berpijak pada kajian yang utuh dan terbuka terhadap berbagai perspektif akademik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Cek Prima berharap polemik yang berkembang saat ini dapat menjadi momentum untuk mendorong lahirnya penelitian-penelitian yang lebih komprehensif mengenai sejarah Kesultanan Palembang Darussalam.
“Semoga polemik ini menjadi awal bagi lahirnya penelitian-penelitian yang lebih mendalam tentang sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga generasi mendatang memperoleh pemahaman yang lebih utuh berdasarkan dialog ilmiah, bukan sekadar potongan narasi di media sosial,” tutupnya. (*Red/RC)
