RADARCenter, BANYUASIN – Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Banyuasin yang berlokasi di Kompleks Perumahan Grand City dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, kantor tersebut kerap tutup tanpa jadwal operasional yang jelas sehingga menyulitkan warga yang ingin mengurus sertifikat tanah.
Sejumlah warga mengaku kecewa karena sudah beberapa kali datang namun mendapati kantor dalam kondisi terkunci. Tidak ada pemberitahuan resmi terkait jam buka maupun hari libur, sehingga masyarakat harus pulang dengan tangan kosong.
“Kami gak tau pak, kadang buka kadang tutup dan tidak jelas kapan bukanya,” ujar salah satu staf Disdukcapil yang saat itu sedang melayani masyarakat di lokasi yang sama. Ia mengaku tidak mengetahui pasti jadwal operasional kantor pertanahan di sebelahnya.
Kantor Disdukcapil Kabupaten Banyuasin yang berada satu kompleks dengan kantor PTSL terpantau tetap membuka pelayanan. Namun, petugas Disdukcapil juga tidak bisa memastikan kapan kantor pertanahan beroperasi karena tidak ada koordinasi jadwal yang diinformasikan.
Kondisi ini membuat masyarakat yang hendak mengurus administrasi pertanahan merasa dirugikan. Salah satu warga yang ditemui di lokasi mengaku sudah dua kali datang namun selalu mendapati pintu kantor digembok dan dipasang rantai.
“Saya dari jauh, sudah izin kerja, tapi sampai sini tutup. Nggak ada nomor yang bisa dihubungi juga,” keluh warga, Selasa (21/04/2026).
PTSL merupakan program strategis nasional untuk mempercepat sertifikasi tanah masyarakat. Namun, keluhan terkait jam operasional yang tidak konsisten dikhawatirkan menghambat tujuan program tersebut, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terkait keluhan jadwal operasional di lokasi Grand City. Masyarakat berharap ada kejelasan jadwal dan petugas piket agar pelayanan PTSL bisa berjalan maksimal.
Warga juga meminta agar Kantor Pertanahan memasang papan informasi jam kerja dan nomor pengaduan yang aktif di depan kantor. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak bolak-balik tanpa kepastian layanan. (RC/Lizar)
