RADARCenter, Mandailing Natal ~ Bendahara Satuan Mahasiswa AMPI Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Saleh, secara resmi menyampaikan Surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) terkait proyek pembangunan Puskesmas kepada sejumlah institusi strategis daerah.
Surat pengaduan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, DPRD Mandailing Natal, Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, serta Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran publik.
Muhammad Saleh menjelaskan, pelaporan ini dilatarbelakangi oleh berbagai temuan dan sorotan masyarakat terkait proyek Puskesmas, mulai dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan hingga mutu pembangunan yang dinilai perlu diuji secara objektif.
“Proyek Puskesmas menyangkut pelayanan dasar dan keselamatan masyarakat. Jika ada indikasi penyimpangan, keterlambatan, atau potensi kerugian negara, maka wajib dilaporkan agar terang-benderang dan tidak menjadi preseden buruk,” tegas Muhammad Saleh.
Ia menegaskan, langkah tersebut tidak bermuatan kepentingan politik, melainkan murni dorongan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam tata kelola anggaran daerah, khususnya sektor kesehatan.
SATMA AMPI Madina juga mendorong Inspektorat agar melakukan audit menyeluruh, DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, serta Kejaksaan menelaah laporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap laporan Dumas ini ditindaklanjuti secara profesional dan terbuka demi kepentingan masyarakat seluruh rakyat Mandailing Natal,” tutupnya.
SATMA AMPI Mandailing Natal menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat kejelasan dan hasil konkret dari instansi terkait.
Pewarta ; Magrifatulloh
Editor : Yopi
