RADARCenter, MUSI BANYUASIN (16/05/2026) – Gelombang protes terhadap buruknya infrastruktur jalan diwilayah Sumatera Selatan kembali memuncak. Koalisi LSM, Ormas, Pers dan Mahasiswa Sumsel memastikan akan menggelar Aksi Damai Jilid V dikawasan Mangun Jaya – Beruge, Jalinteng Musi Banyuasin, pada Senin (25/5/2026).
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat lintas daerah yang selama puluhan tahun harus menghadapi kerusakan parah Jalan Nasional Sumatera maupun Jalan Provinsi Sumsel di Kabupaten Musi Banyuasin hingga perbatasan Musi Rawas Utara.
Ruas yang menjadi sorotan meliputi jalur Betung – Bailangu – Sekayu – Mangun Jaya – Sugi Waras – Ngulak – Muara Lakitan – Muara Kelingi – Muara Beliti hingga Lubuk Linggau. Selain itu, masyarakat juga menuntut perhatian serius terhadap Jalan Provinsi Sumsel ruas Mangun Jaya – Sugi Waras – PT Pinago Utama – Keban – Macang Sakti menuju perbatasan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Tokoh masyarakat Musi Banyuasin sekaligus pejuang infrastruktur jalan, M. Lekat Gonzales menegaskan bahwa perjuangan tersebut bukan gerakan sesaat, melainkan suara rakyat yang telah diperjuangkan lebih dari dua dekade tanpa kepastian nyata.
“Sudah hampir 20 tahun masyarakat menjerit soal jalan rusak. Kami terus bersuara demi kepentingan masyarakat luas. Tapi sampai hari ini kondisi di lapangan masih amburadul dan memprihatinkan,” tegas M. Lekat kepada berbagai media, Jum’at (15/5/2026).
Menurutnya, aksi jilid V ini mendapat dukungan moral dari berbagai elemen masyarakat Sumsel, mulai dari tokoh pemuda, aktivis, organisasi kemasyarakatan hingga kalangan mahasiswa.
Dukungan tersebut di antaranya datang dari Ketua Pemuda Pancasila Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, Nopri dan Jabar, Aktivis Senior M. Faisal, SE., di Kayuagung, serta Usman, SH., dari kalangan akademisi dan organisasi mahasiswa seperti IMMUBA serta HMI Sumsel.
“Mahasiswa Sumsel siap turun ke jalan. Ini bukan lagi sekadar isu lokal, tetapi sudah menjadi persoalan kemanusiaan dan urat nadi ekonomi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar M. Lekat Putra asli Sugi Waras.
Nada serupa juga disampaikan Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Musi Banyuasin, H. Firdaus Cik’ani, SE. Ia menilai pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh terus menutup mata terhadap penderitaan masyarakat akibat infrastruktur yang rusak berat.
“Kalau pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten tidak merespons tuntutan masyarakat, maka kami siap menggerakkan massa lebih besar turun ke jalan. Jangan biarkan rakyat terus jadi korban jalan rusak,” kata Ketua Pemuda Pancasila Muba dengan nada tegas.
Koalisi juga mengungkapkan bahwa gerakan ini mendapat perhatian dari sejumlah tokoh daerah, termasuk Alamsyah, SPd.I., M.Si yang disebut turut memberikan dukungan moral agar perjuangan masyarakat tidak berhenti di tengah jalan.
Dalam aksi nanti, massa mendesak agar Pemerintah Provinsi Sumsel segera merealisasikan peningkatan akses Jalan Provinsi Sumsel dari Musi Banyuasin menuju Musi Rawas Utara sepanjang kurang lebih 50 kilometer agar dapat dilalui kendaraan besar seperti bus lintas provinsi, truk tronton dan fuso.
Selain itu, massa juga meminta Gubernur Sumsel Herman Deru, Ketua DPRD Sumsel, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel, Bupati Musi Banyuasin serta para anggota DPRD Muba, Mura, Muratara, dan Lubuk Linggau turun langsung melakukan investigasi lapangan dan berdialog dengan masyarakat.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang diklaim koalisi, kondisi Jalintengsum di Muba saat ini dinilai semakin kritis. Sejumlah titik disebut mengalami penyempitan badan jalan, kepadatan permukiman, hingga longsor yang nyaris memutus akses utama masyarakat di wilayah Sugi Waras, Tanjung Raya dan Terusan.
Massa juga menyoroti proyek pembangunan Jalan Nasional Sumatera ruas Mangun Jaya – Beruge – Sugi Waras – Ngulak – Muara Beliti yang bersumber dari APBN dengan sistem multiyears senilai Rp170 miliar. Mereka menilai progres pekerjaan belum mampu menjawab persoalan mendasar di lapangan.
“Kalau melihat kondisi sekarang, masyarakat pesimis proyek itu bisa menuntaskan kerusakan jalan dalam waktu singkat. Realitas di lapangan masih jauh dari harapan rakyat,” ungkap Hendri, SH tokoh pemuda Sanga Desa.
Aksi Damai Jilid V diperkirakan akan menjadi salah satu gelombang tekanan terbesar terhadap pemerintah terkait persoalan infrastruktur di Sumsel. Massa mengingatkan bahwa jalan bukan sekadar fasilitas pembangunan, melainkan urat nadi ekonomi, pendidikan dan keselamatan masyarakat.
Bagi warga di pedalaman Sumsel, jalan rusak bukan lagi sekadar keluhan tahunan, tetapi simbol lambannya kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyatnya.
Pewarta : Indra
Editor : Yopi
