RADARcenter, Editorial – Kasus yang menimpa seorang pegawai P3K perempuan berinisial DF di salah satu SD Negeri kawasan Talang Kelapa, Palembang, bukan sekadar cerita kecil di lingkungan sekolah. Ia adalah potret utuh dari penyakit lama yang belum sembuh: feodalisme dalam dunia pendidikan.
Dunia pendidikan sejatinya adalah ruang untuk menanamkan nilai keadilan, integritas, dan meritokrasi. Namun kasus yang menimpa seorang pegawai P3K perempuan di salah satu SD Negeri kawasan Talang Kelapa, Palembang, membuka kembali luka lama tentang relasi kuasa dan praktik feodal yang masih bersembunyi di balik institusi pendidikan.
Ketika seseorang yang memiliki kedudukan struktural bisa dengan mudah menggeser pegawai tanpa dasar yang jelas, bahkan melanggar Surat Keputusan resmi Wali Kota dan Dinas Pendidikan, maka hal itu bukan lagi sekadar persoalan internal sekolah. Itu adalah indikasi penyalahgunaan wewenang, dan bila dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola sumber daya manusia di sektor publik.
Lebih ironis lagi, ketika korban justru diminta “menyelesaikan masalah secara kekeluargaan” atau diminta menghentikan pemberitaan, muncul pertanyaan mendasar:
Apakah jasa seseorang dapat menghapus hak korban untuk diperlakukan adil?
Apakah loyalitas personal lebih tinggi nilainya dibanding kepatuhan terhadap aturan?
Budaya semacam ini adalah bentuk feodalisme modern — di mana jabatan dan relasi digunakan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab. Dunia pendidikan seharusnya menjadi pelopor dalam menegakkan prinsip kejujuran dan keterbukaan, bukan tempat persembunyian praktik “asal bapak senang”.
Era digital menuntut transparansi. Masyarakat kini tak lagi mudah dibungkam, karena fakta bisa lahir dari ruang publik virtual, bukan hanya dari meja rapat.
Dan ketika sistem resmi gagal menegakkan keadilan, publiklah yang akan menjadi hakim moral.
Pendidikan tanpa integritas hanya akan melahirkan generasi yang pandai bersembunyi di balik kekuasaan.
Kini, waktunya dunia pendidikan membersihkan dirinya — agar tidak lagi menjadi panggung bagi feodalisme yang menolak mati.
Pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan lembaga pengawas publik perlu menjadikan kasus semacam ini sebagai alarm pembenahan. Sebab, pendidikan yang sehat dimulai dari tata kelola yang berkeadilan.
Editorial RADAR center
