RADARCenter, PALEMBANG– Pembela Suara Rakyat Indonesia (PSRI) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) menyoroti dugaan adanya korupsi Pembangunan gudang umum dinas kesehatan Provinsi Sumsel dan Penyempurnaan penataan kawasan Deskranasda, juga Tender pekerjaan renopasi gedung komplek asrama haji Provinsi Sumsel.
Berikut nama tender dan pagu anggarannya:
1 .Nama tender pekerjaan: Pembangunan gudang umum dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
Tahun anggaran 2023.
Jenis pengadaan pekerjaan konstruksi. K/ L/ PD/ Instansi Lainnya Provinsi Sumatera Selatan.
Satuan kerja dinas kesehatan
Pagu Rp5.000.000.000,00
HPS Rp4.988.890.000,00
Nama pemenang alamat NPWP Harga penawaran harga terkoreksi harga negosiasi, CV. KANAYA PUTRI, tahun 2023.
2 .Penyempurnaan penataan kawasan Dekranasda.
Jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, K/ L/ PD/ Instansi lainnya Provinsi Sumatera Selatan.
Satuan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pagu Rp13.639.444.000,00
HPS Rp13.639.234.000,00
3 .Nama tender pekerjaan renovasi gedung komplek asrama haji Provinsi Sumsel.
Jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, K/ L/ PD/ Instansi lainnya Provinsi Sumatera Selatan.
Satuan kerja Biro Umum Provinsi Sumatera Selatan.
Pagu Rp3.000.000.000,00
HPS Rp2.999.970.652,63
Nama pemenang alamat NPWP harga penawaran harga terkoreksi harga negosiasi CV. Cahaya Makmur.
Menurut Aan Hanafia selaku Koordinator Perwakilan PRSI Sumsel mengatakan, ke tiga anggaran proyek milik Provinsi Sumsel tersebut kuat terindikasi di korupsi.
“Kami telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi ke tiga proyek terus, pagu anggaran miliaran rupiah tidak sesuai dengan fisik yang dikerjakan,” kata Aan Hanafiah yang akrab disapa Aan Pirang. Kamis (17/04/2025)
Dijelaskan Aan, kalau pihak pemborong dan pihak lain yang terkait dengan proyek tersebut banyak meraup keuntungan, sementara hasil pekerjaannya tidaklah maksimal.
“Kami dari PRSI Perwakilan Sumsel akan melaporkan temuan ini sesuai data yang ada ke jenjang yang lebih tinggi yakni Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan KPK. Karna kuat dugaan kami, bahwa Oknum Oknum dibelakang ke tiga proyek ini, telah jelas merugikan keuangan negara demi untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Aan.
“Bukan hanya melaporkan, kami juga dalam waktu dekat ini juga menggelar aksi unjukrasa digedung Kejaksaan Agung RI dan Mabes Polri,” tambah Aan. (RC/YOPI)