RADARCenter, PALEMBANG– Pernyataan kontroversial Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, dalam sebuah rapat menjadi sorotan publik setelah cuplikan videonya beredar luas. Dalam video tersebut, Yandri melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan profesi wartawan dan LSM dengan menyebut keberadaan “wartawan dan LSM bodrek” sebagai pengganggu kinerja kepala desa.
Dalam pernyataannya, Yandri menuding bahwa setiap kunjungan wartawan dan LSM ke desa-desa kerap disertai permintaan sejumlah uang, bahkan menyebut angka Rp1 juta per kunjungan. “Kalau 300 desa dikunjungi, bayangkan saja gaji mereka bisa Rp300 juta per bulan, kalah dong gaji menteri,” ucapnya dalam video tersebut.
Lebih lanjut, Yandri juga meminta aparat keamanan untuk menindak wartawan dan LSM yang dianggap mengganggu tersebut, sebuah pernyataan yang memicu reaksi keras dari berbagai organisasi pers dan aktivis LSM di seluruh Indonesia.
Ketua DPW Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia Sumsel, Desri Nago, SH, menilai pernyataan Menteri PDTT tersebut sangat melukai hati para wartawan dan LSM. “Ucapan beliau perlu diklarifikasi. Ini bukan hanya merendahkan profesi kami, tetapi juga berpotensi mengganggu kebebasan pers dan demokrasi,” ujarnya.
Desri juga menyoroti dampak pernyataan tersebut terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Ini menjadi perhatian serius bagi Presiden Prabowo. Seorang menteri yang mengeluarkan pernyataan seperti ini justru bisa menjadi bumerang bagi kabinet dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” tegasnya.
Meski demikian, Desri tetap mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo yang baru berjalan dalam waktu singkat, namun telah menunjukkan gebrakan nyata. “Beliau tegas dalam pemberantasan korupsi, banyak pejabat sudah ditangkap dan asetnya disita. Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil, TK, SD, dan SMP juga sudah mulai berjalan, serta berbagai program lainnya masih terus dilaksanakan,” tutupnya.
Pernyataan Menteri PDTT ini kini menjadi perbincangan nasional, dengan banyak pihak yang menuntut klarifikasi dan langkah tegas dari pemerintah.
(RC/Red)
