RADARCenter, OGAN ILIR– Sejumlah Aktifis Kontrol Sosial yang tergabung dalam Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel) menggelar aksi Protes dan Pernyataan Sikap, Terkait belakangan ini marak rumor maupun Isu akan adanya Potongan serta Permainan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) maupun anggaran Badan Layanan Umum Daerah) yang terjadi di sekitar 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, bahkan desas desus yang beredar Praktik ilegal tersebut telah berlangsung dalam beberapa Tahun Terakhir,
“Kami SPM Sumsel, mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di seluruh Puskesmas, masa aksi berorasi di Depan Kantor Bupati Ogan Ilir pada Jumat, 2/10/2026. SPM Sumsel juga Mendesak agar Kepala Dinas Kesehatan Ogan Ilir Dr Suryadi dan Protokoler segera mungkin melakukan Evaluasi Tegas terhadap seluruh Puskesmas, Periksa Kepala Puskesnya, Rutin Lakukan Sidak, Kepala Puskes tidak patuh atau berani bermain Dana BOK/BLUD segera rekomendasikan Copot Jabatannya, ada sekitar 24 Puskesmas, Periksa Semua yang ada, kami juga menuntut kepada Puskesmas agar menyediakan Pelayanan yang baik dan ramah kepada masyarakat yang ingin berobat ataupun keperluan administrasi Rujukan, jangan mempersulit,” kata Kordinator Aksi SPM Sumsel, Yovi Meitaha saat orasi.
Menyikapi pernyataan sikap maupun tuntutan massa SPM Sumsel Dalam pertemuan tersebut, rombongan massa yang berorasi diterima atas nama Dinas Kesehatan sekaligus mewakili Kadinkes Dr Suryadi, rombongan massa SPM Sumsel diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Hadi,
Menurut Yovi, SPM Sumsel menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukan untuk menyimpulkan adanya kesalahan atau tindak pidana terhadap pihak tertentu, melainkan mendorong agar seluruh informasi dan pengelolaan anggaran dapat diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan yang sah dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan, Puskesmas jangan main main menyalahgunakan dana BOK-BLUD, kami juga ikut mengawasi,” kata Yovi
Sekretaris Dinas Kesehatan Ogan Ilir, Hadi, didepan massa menyampaikan, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir sudah bergerak cepat melakukan pengawasan terhadap realisasi Belanja di Internal OPD termasuk mengawasi realisasi dan administrasi belanja BOK/BLUD di seluruh Puskesmas yang tersebar di 16 Kecamatan.
“Sebagai Instansi Pemerintah, Dinas Kesehatan juga memiliki fungsi Pembinaan maupun Pengawasan terhadap aktifitas pelayanan yang ada di Puskesmas ini merupakan tata kelola pelayanan kesehatan daerah. Poinnya adalah, Dinkes Ogan Ilir siap fan Gercep segera turun, memantau, memeriksa kinerja layanan termasuk memantau realisasi belanja BOK/BLUD Puskesmas,” kata Hadi.
Sementara itu, salah satu Perwakilan Kepala Puskesmas juga turut hadir menemui masa aksi, guna memberikan klarifikasi ataupun Jawaban Penjelasan ketika massa aksi melontarkan Pertanyaan atau meminta Penjelasan, baik itu mekanisme ataupun prosedural terkhusus tentang aanggaran dana BOK/BLUD di Puskesmas.
Dihadapan massa , Kepala Puskesmas Indralaya, Fredy DA SKm menjelase Pencairan dana BOK/BLUD misalkan di Puskesmas Indralaya, semua menggunakan sistem transfer, misalnya, dari Kas Daerah dana tersebut ditransfer ke rekening Puskesmas, kemudian dari rekening Puskesmas di transfer langsung ke penerima atau Pejabat Pengadaan, Pejabat Kegiatan, semua dokumentasi, bukti transaksi, kwitansi asli semua di persiapkan dan di simpan lengkap sebagai SPJ, kalau ada romor ataupun isi mengatakan dana BOK/BLUD di Puskesmas itu imfonya ada dipotong untuk kepentingan perorang-kelompok atau “setoran” itu keliru, kata Fredy. (RC/Mdy)
