Diduga Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Palembang Anti Kritik, Ungkit Pemilukada 2024

- Jurnalis

Minggu, 26 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RADARCenter, Palembang– Diduga salah satu pejabat publik dilingkungan Pemerintah Kota Palembang anti kritik dan menjadi sorotan karena komentarnya di akun pribadi Walikota Palembang @ratudewa.

Perempuan lulusan IPDN yang menjabat sebagai Kepala Bagian
Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang bernama Paramiswari, S.STP M.Si, diduga telah berkomentar tidak pantas di postingan akun pribadi Walikota Palembang kepada salah satu akun publik @Palembanginfo.

Selain itu, dia juga melontarkan tuduhan yang diduga berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang lalu.

“dr kemarin nn akun kau ni min y nggiring opini jelek, salah galo singgohnyo e, sampe brp postingan kuperhatike, mase imbas saket ati kalah kmr apo? Amen dak siap mangkonyo jgn nyubo2 berpolitik. sian n y,” tulisnya di kolom komentar tersebut.

Komentar yang dilontarkan oleh Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Palembang tersebut mendapat beragam komentar dari nitizen. Banyak yang menilai jika sikap yang diberikan tersebut tidak menunjukan jika yang bersangkutan anti kritik.

“Aparatur negara adalah pelayan rakyat, sungguh ironis jika aparatur negara memaki rakyatnya yang meminta hak haknya untuk direalisasikan oleh aparatur negara itu,” tulis akun @f.muhammad3_.

Bukan hanya itu saja, nitizen menilai sikap pejabat Pemkot Palembang tersebut yang membawa Pilkada saat masyarakat memberikan komentarnya, menunjukan yang bersangkutan tidak paham dengan konteks yang disampaikan masyarakat.

“Membawa bawa dukungan politik pada Pilkada sebelumnya dalam konteks ini juga tidak relevan. Banjir terjadi hari ini dan dirasakan masyarakat sekarang, bukan saat Pilkad,” tulis pemilik akun @wandi_nazili.

Pejabat publik anti kritik adalah sikap penyelenggara negara yang tidak menghargai kritik sebagai koreksi, bahkan cenderung melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

Sikap ini dinilai sebagai bentuk mental feodal, di mana pejabat merasa tidak perlu diawasi, menciderai hak demokrasi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pewarta  : Diana

Editor      : Yopi

Follow WhatsApp Channel www.radarcenter.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Palembang Terima Penghargaan Dari BNNP Sumsel atas Kontribusi dalam Pemberantasan Narkoba
Bhabinkamtibmas Bergerak Sigap Damaikan Kesalah Pahaman Antar Siswa 
Polisi Gerebek Kawasan Rawan Narkoba Di Tanggo Takat, Seorang Ibu Serahkan Anaknya Yang Kecanduan
Karutan Kelas I Palembang Bersama Jajaran Panen Kangkung, Dukung Ketahanan Pangan Dan Optimalisasi Lahan Produktif
Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Sumsel Tegaskan Komitmen Keterbukaan Dan Kemitraan Dengan Pers
Perangi Narkoba, Polda Sumsel Amankan 1 Kg Sabu Dan 17 Butir Ekstasi
Tindak Cepat Kekerasan Di Depan Mapolda Sumsel, Polisi Amankan Dua Tersangka Dan Buru Pelaku Lain
Polda Sumsel Dalami 17 Laporan Karhutla Korporasi, Penegakan Hukum Berorientasi Pada Kepastian Hukum

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 06:52 WIB

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Palembang Terima Penghargaan Dari BNNP Sumsel atas Kontribusi dalam Pemberantasan Narkoba

Selasa, 3 November 2026 - 19:22 WIB

Bhabinkamtibmas Bergerak Sigap Damaikan Kesalah Pahaman Antar Siswa 

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:08 WIB

Polisi Gerebek Kawasan Rawan Narkoba Di Tanggo Takat, Seorang Ibu Serahkan Anaknya Yang Kecanduan

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:11 WIB

Karutan Kelas I Palembang Bersama Jajaran Panen Kangkung, Dukung Ketahanan Pangan Dan Optimalisasi Lahan Produktif

Rabu, 21 Oktober 2026 - 23:07 WIB

Polisi Bersama Masyarakat, Kapolda Sumsel Tegaskan Komitmen Keterbukaan Dan Kemitraan Dengan Pers

Berita Terbaru