Diduga Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kota Palembang Anti Kritik, Ungkit Pemilukada 2024

- Jurnalis

Minggu, 26 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RADARCenter, Palembang– Diduga salah satu pejabat publik dilingkungan Pemerintah Kota Palembang anti kritik dan menjadi sorotan karena komentarnya di akun pribadi Walikota Palembang @ratudewa.

Perempuan lulusan IPDN yang menjabat sebagai Kepala Bagian
Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang bernama Paramiswari, S.STP M.Si, diduga telah berkomentar tidak pantas di postingan akun pribadi Walikota Palembang kepada salah satu akun publik @Palembanginfo.

Selain itu, dia juga melontarkan tuduhan yang diduga berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang lalu.

“dr kemarin nn akun kau ni min y nggiring opini jelek, salah galo singgohnyo e, sampe brp postingan kuperhatike, mase imbas saket ati kalah kmr apo? Amen dak siap mangkonyo jgn nyubo2 berpolitik. sian n y,” tulisnya di kolom komentar tersebut.

Komentar yang dilontarkan oleh Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Palembang tersebut mendapat beragam komentar dari nitizen. Banyak yang menilai jika sikap yang diberikan tersebut tidak menunjukan jika yang bersangkutan anti kritik.

“Aparatur negara adalah pelayan rakyat, sungguh ironis jika aparatur negara memaki rakyatnya yang meminta hak haknya untuk direalisasikan oleh aparatur negara itu,” tulis akun @f.muhammad3_.

Bukan hanya itu saja, nitizen menilai sikap pejabat Pemkot Palembang tersebut yang membawa Pilkada saat masyarakat memberikan komentarnya, menunjukan yang bersangkutan tidak paham dengan konteks yang disampaikan masyarakat.

“Membawa bawa dukungan politik pada Pilkada sebelumnya dalam konteks ini juga tidak relevan. Banjir terjadi hari ini dan dirasakan masyarakat sekarang, bukan saat Pilkad,” tulis pemilik akun @wandi_nazili.

Pejabat publik anti kritik adalah sikap penyelenggara negara yang tidak menghargai kritik sebagai koreksi, bahkan cenderung melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

Sikap ini dinilai sebagai bentuk mental feodal, di mana pejabat merasa tidak perlu diawasi, menciderai hak demokrasi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pewarta  : Diana

Editor      : Yopi

Follow WhatsApp Channel www.radarcenter.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rutan Kelas I Palembang Teguhkan Komitmen Perang terhadap Narkoba Dan Pembangunan Zona Integritas
Kurniati Puspita Sari Nahkodai DPC BAHMI Kota Palembang, Bawa Semangat Baru Untuk Organisasi Lebih Maju Dan Eksis
Kapolsek Ilir Barat I Palembang Pimpin Langsung Rapat Koordinasi Pencegahan Aksi Tawuran.
PLN, Kementerian ESDM, Dan Pemerintah Daerah Sinkronkan Program Lisdes, Percepat Pemerataan Kelistrikan Di Sumatera Selatan
PTBA Kertapati Perkuat Mitigasi Stunting, 50 Balita Dan 10 Ibu Hamil Dapat Dukungan Gizi
Soroti Proses Pembuktian, Aliansi Advokat Laporkan JPU Sigit Subiantoro Ke Polda Sumsel
Hadir Bukan Untuk Menakuti, Tapi Melindungi. Levi : Kesiapa HSB Jaga Palembang
Jon Daus Meninggal Usai Dibawa Polisi, Keluarga Pertanyakan Kronologi 12 Jam

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 17:30 WIB

Kurniati Puspita Sari Nahkodai DPC BAHMI Kota Palembang, Bawa Semangat Baru Untuk Organisasi Lebih Maju Dan Eksis

Rabu, 16 September 2026 - 17:55 WIB

Kapolsek Ilir Barat I Palembang Pimpin Langsung Rapat Koordinasi Pencegahan Aksi Tawuran.

Rabu, 16 September 2026 - 16:42 WIB

PLN, Kementerian ESDM, Dan Pemerintah Daerah Sinkronkan Program Lisdes, Percepat Pemerataan Kelistrikan Di Sumatera Selatan

Rabu, 16 September 2026 - 11:18 WIB

PTBA Kertapati Perkuat Mitigasi Stunting, 50 Balita Dan 10 Ibu Hamil Dapat Dukungan Gizi

Selasa, 15 September 2026 - 17:27 WIB

Soroti Proses Pembuktian, Aliansi Advokat Laporkan JPU Sigit Subiantoro Ke Polda Sumsel

Berita Terbaru

Mandailing Natal

PETI di Belakang Kantor Bupati Madina, Tiga Warga Meregang Nyawa.

Kamis, 17 Sep 2026 - 22:55 WIB