RADARCenter, Palembang- Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan mendukung terciptanya Palembang zero konflik, serta meminimalisir upaya-upaya eksploitasi anak yang merujuk pada perlibatan anak dalam aksi unjuk rasa. Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmen menjaga ketertiban dengan membuka ruang dialog bersama genk remaja.
Pada kesempatan tersebut Polda Sumsel berdialog seputar dinamika sosial masih terjadinya aksi-aksi tawuran dan beberapa fakta keterlibatan anak-anak dalam beberapa aksi unjuk rasa berpotensi anarkis dan kerusuhan yang pernah terjadi di Kota Palembang.
Mencegah tawuran dan potensi anarkisme/ kerusuhan tidak cukup dilakukan melalui upaya represif (penindakan hukum) namun juga perlu dilakukan melalui pendekatan komprehansif sebagai langkah preventif (pencegahan) dengan memperbanyak ruang dialog serta merangkul dan mengarahkan anak-anak genk remaja agar tidak terjerumus dalam prilaku pelanggaran bahkan tindak pidana.
AKP Suandi, SH, Kanit Polda Sumsel didampingi Babinkamtibmas Kelurahan Talang Buluh AIPTU Hasym menyatakan bahwa jarang membangun interaksi dan dialog bersama anak-anak dan remaja, sehingga anak-anak dan remaja kurang teredukasi tentang gambaran dampak negatif dan resiko yang bakal ditanggung atas prilaku-prilaku pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan.
“Di era digitalisasi, anak-anak dan remaja lebih banyak berinteraksi melalui gadget sehingga anak-anak dan remaja lebih rentan terpengaruh terhadap berita-berita bernuansa kepentingan (bias, propaganda atau agenda tertentu) sehingga rentan termanipulasi oleh opini publik yang bersifat tidak objektif,” katanya kepada awak media. Jumat (24/04/2026)
Tidak ayal, pada aksi kerusuhan yang sempat menyerang Kantor DPRD Sumsel dan sejumlah fasilitas umum yang terjadi pada Agustus 2025 menjelang aksi demo mahasiswa di Kantor DPRD Sumsel, para pelaku kerusuhan didominasi oleh anak-anak dan remaja yang sekedar fomo (fear of missing out) akibat provokasi media dan solidaritas/ ajakan teman akibat opini publik yang saat itu menjadi tren topik, isu dan konten populer yang menjadi perhatian di media sosial.
Bahkan dalam aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di Kantor DPRD Sumsel keesokan harinya, masih ditemukan adanya anak-anak berstatus pelajar berupaya menyusup dalam barisan pengunjuk rasa. Dan diantaranya diketahui membawa senjata tajam.
Kondisi ini menjadi perhatian serius terhadap kemungkinan adanya upaya mobilisasi terencana oleh aktor yang dengan sengaja memanfaatkan anak-anak sebagai tameng dalam aksi unjuk rasa.
Melalui dialog dan komunikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bersama tentang bahaya manipulasi dan eksploitasi anak untuk digiring ke dalam aksi yang berpotensi menempatkan anak-anak dalam situasi chaos/ kerusuhan/ anarkisme sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak.
“Pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban adalah kewajiban kita bersama, khususnya menjelang aksi May Day mendatang yang bertujuan menyuarakan keadilan, kesejahteraan dan hak-hak dasar buruh, jangan sampai terkontaminasi oleh aktor-aktor yang dengan sengaja ingin menggiring aksi kearah kerusuhan dan anarkis bahkan melibatkan anak-anak demi mencapai tujuan tertentu,” pungkasnya. (RC/Yopi)
