RADARCenter, PALEMBANG – Upaya memperkuat reformasi kelembagaan Polri terus dilakukan dari tingkat kewilayahan. Polda Sumsel menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev) Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 guna mempercepat implementasi Zona Integritas di seluruh satuan kerja dan Polres jajaran.
Kegiatan yang dipimpin Karo Rena Polda Sumsel Kombes Pol Budi Suryanto, M.Si. tersebut berlangsung di Hall Lantai 3 The Zuri Hotel Palembang, Rabu (4/3/2026), dan diikuti seluruh Kapolres jajaran, pejabat fungsi operasional, serta operator Zona Integritas dari setiap satuan kerja.
Forum ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam arahannya, Karo Rena menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus tercermin dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh satker dan Polres jajaran melakukan evaluasi objektif terhadap capaian pembangunan Zona Integritas serta menyiapkan langkah perbaikan yang terukur.
“Zona Integritas adalah indikator utama reformasi birokrasi di lingkungan Polri. Setiap satuan kerja harus memastikan implementasinya berjalan nyata, bukan hanya pada dokumen, tetapi dalam praktik pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kombes Pol Budi Suryanto.
Kegiatan evaluasi ini turut mendapat penguatan dari Ombudsman Republik Indonesia yang hadir memberikan perspektif eksternal mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik.
Keterlibatan Ombudsman mencerminkan keterbukaan Polda Sumsel terhadap pengawasan eksternal serta komitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
Paparan materi dari narasumber juga memberikan panduan teknis percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Analisis dan evaluasi yang melibatkan seluruh Kapolres jajaran ini diharapkan mampu menciptakan standar pelayanan publik yang lebih seragam di seluruh wilayah hukum Polda Sumsel.
Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, tetapi juga mendukung stabilitas daerah melalui tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., MH menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses berkelanjutan dalam membangun Polri yang presisi.
“Reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui penguatan Zona Integritas di seluruh satuan kerja, Polda Sumsel berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, dan terpercaya,” ujarnya. (RC/Yopi)
