RADARcenter, Palembang — Komitmen menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan masyarakat mendapat akses beras murah kembali menjadi sorotan dalam agenda Reses Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Pada Kamis (4/12/2025), para wakil rakyat melakukan inspeksi langsung ke Perum Bulog Sumatera Selatan.
Kunjungan tersebut dipimpin Koordinator Dapil IV, Ruspanda Karibullah, ST (Fraksi PAN) bersama jajaran legislator muda, antara lain Patra Wibowo, SE (Gerindra), Peby Anggi Pratama, SH., M.Kn (Golkar sekaligus Ketua HIPMI Palembang), Zulfikar Muharrami, SE (Golkar), Duta Wijaya Sakti, SH (PDIP), Harry Pratystha Endhie Putra, SH., MH (PKB), Dr. Syntia Rahutami, ST., M.Si (Demokrat), dan Agung Bahari, ST., M.Si (PKS).
Ruspanda menjelaskan, sidak ini berfokus pada penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar sesuai aturan, termasuk penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah Palembang. Ia menyoroti keluhan Koperasi Merah Putih (KMP) yang masih merasa kesulitan mendapatkan akses pembelian beras dari Bulog.
“Kami ingin memastikan regulasi berjalan. Harga beli harus sesuai HET dan mendukung KMP di setiap kelurahan, agar mereka bisa berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat,” tegas Ruspanda.
Ia mengingatkan agar koperasi tetap memegang prinsip amanah dalam penyaluran, bukan menjadi perantara yang mencari keuntungan berlebih.
“Jangan sampai KMP menjadi broker. Bulog juga harus memastikan pembelian sesuai kebutuhan. Kalau melebihi ketentuan, itu fatal,” lanjutnya.
Ruspanda menekankan bahwa sinergi Bulog dan koperasi bukan soal bisnis semata.
“Ini soal bantu rakyat. Distribusi beras dari pusat hingga ke masyarakat tidak boleh terputus. Bulog sebagai BUMN harus menjadi penopang penuh,” tegasnya.
DPRD menilai perhatian terhadap Bulog ini sudah menjadi agenda penting sejak reses sebelumnya, untuk memastikan distribusi tidak menimbulkan pertanyaan masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bulog Sumsel Babel Mersi Windrayani, SE., M.Ak, mengapresiasi kunjungan DPRD ini sebagai kolaborasi positif.
“Ini pertama kalinya kami menerima kunjungan Dapil IV DPRD Palembang. Banyak masukan yang kami terima dan menjadi penguatan sinergi ke depan,” ujarnya.
Terkait pembatasan pembelian Rp2 juta bagi setiap mitra, Mersi menegaskan aturan tersebut tetap dapat disesuaikan dengan kapasitas koperasi di wilayah masing-masing. Ia juga merespons kebijakan distribusi lewat TNI/Polri yang berlaku sementara untuk menjaga pemerataan.
“Bulog mengikuti pedoman pusat. Regulasi memang bisa menyesuaikan kondisi daerah, tapi batas aturan tetap tidak bisa dilanggar,” tandasnya.
Melalui reses ini, DPRD berharap distribusi beras SPHP semakin transparan, tepat sasaran, dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Palembang. Kemitraan antara Bulog dan Koperasi Merah Putih pun diharapkan semakin kokoh dalam menjaga stabilitas pangan.
(*Adi)
