RADARCenter, Palembang (19/12/2025)– Gerakan Tuntutan Rakyat (GTR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyoroti kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumatera Selatan yang diduga tidak transparan dan terkesan “masuk angin” dalam menangani dugaan pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terjadi di PT OKI PULP.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredarnya informasi dan dokumentasi pertemuan antara Kadisnaker Sumsel dengan perwakilan manajemen PT OKI PULP di ruang kerja Kadisnaker.
Dalam pertemuan itu, Kadisnaker terlihat riang gembira saat menerima pihak perusahaan, yang dinilai bertolak belakang dengan sikap tegas yang seharusnya ditunjukkan terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan K3.
Koordinator GTR sumsel Renaldi Davinci menilai pertemuan tersebut menimbulkan kecurigaan publik, terutama karena hingga saat ini belum ada kejelasan hasil pemeriksaan maupun sanksi tegas terkait dugaan pelanggaran K3 di PT OKI PULP.
“Kami menduga ada ketidaktransparanan dan potensi konflik kepentingan. Seharusnya Disnaker berpihak pada keselamatan dan hak pekerja, bukan justru terkesan akrab dengan pihak perusahaan,” ujar perwakilan GTR.
Sebagai bentuk protes dan tuntutan keadilan, GTR mengalihkan (memutar) aksi demonstrasi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel serta Kantor Gubernur Sumsel.
Aksi tersebut bertujuan mendesak aparat penegak hukum dan kepala daerah agar turut mengawasi serta mengusut dugaan pembiaran dan lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan.
GTR menuntut agar Gubernur Sumsel segera mengevaluasi kinerja Kadisnaker, serta meminta Kejati Sumsel untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan mal administrasi dalam penanganan kasus K3 PT OKI PULP. Mereka juga mendesak agar hasil pemeriksaan K3 diumumkan secara terbuka kepada publik. (RC/Red)
