RADARCenter, PALEMBANG- Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bawah menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Senin (20/01/2025).
Mereka mendatangi kantor gubernur Sumsel menyerukan perlindungan hukum bagi kepala sekolah dan guru yang menjadi sasaran intimidasi serta tuduhan tanpa dasar.
Dipimpin oleh Yan Coga bersama tokoh lain seperti Bung Mukri, Luge, Diding, dan Ari Anggara, aksi ini menyoroti maraknya fitnah terhadap tenaga pendidik, termasuk tuduhan penyalahgunaan anggaran yang diviralkan melalui media sosial tanpa bukti.
“Jika ada kesalahan, buktikan dengan fakta hukum, jangan asal menuduh atau meminta uang di belakang layar, kami mendukung agar para guru dan kepala sekolah mendapatkan perlindungan hukum supaya mereka bisa bekerja dengan tenang dan aman,” tegas Yan Coga.
Aksi ini dipicu oleh kasus yang menimpa Berkat Hanapi, S.Pd Kepala sekolah SMK Negeri 3 Kabupaten Ogan Komring Ulu (OKU) yang dituduh telah menyalah gunakan dana BOS dan diviralkan melalui media sosial TikTok.
Dengan adanya tuduhan ini, tentu merusak reputasi yang ia bangun selama lebih dari 37 tahun mengabdi di dunia pendidikan.
Demo pertama dilakukan pada (14/01/2025) oleh pihak yang mengatasnamakan Garda Prabowo di depan Mapolda Sumsel. Dan aksi lanjutan digelar pada (20/01/2025) di depan Kantor Gubernur Sumsel, mereka menuntut pemberhentian Berkat Hanapi.
“Ribuan anak didik saya yang sudah menjadi orang-orang hebat pasti terganggu dengan pemberitaan ini, saya siap dihukum jika bersalah, tapi tuduhan ini sama sekali tidak benar, saya minta hanyalah keadilan dan perlindungan hukum, agar kami para kepala sekolah bisa bekerja dengan aman,” ungkal Berkat Hanapi Kepala sekolah SMK Negeri 3 OKU.
Sebagai bentuk rasa solidaritas sesama kepala Sekolah, Ismakun Ranau Wijaya Kepala sekolah SMA Negeri 5 OKU juga datang dan mengecam tindakan oknum yang menyerang rekan sejawatnya tanpa bukti.
“Ini bukan sekadar serangan terhadap individu, tapi juga terhadap marwah pendidikan. SMKN 3 OKU adalah sekolah berprestasi, dan kami tidak akan tinggal diam. Oknum yang memviralkan ini harus meminta maaf dan diproses hukum,” tegas Ismakun.
Dia juga mengajak para kepala sekolah di Provonsi Sumsel untuk bersatu melawan ketidak adilan dan menjaga integritas pendidikan.
Ketua DPD ADO Sumsel, Asrul Indrawan turut mengapresiasi aksi damai ini dan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi tenaga pendidik dari tekanan dan intimidasi.
“Kita percayakan pendidikan kepada para ahlinya, yakni kepala sekolah dan guru, jangan lagi ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, biarkan mereka bekerja demi kemajuan pendidikan Sumsel,” ujarnya.
Seruan Tegas untuk Keadilan
mengenai Aksi Koalisi Rakyat Bawah ini menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk segera memberikan payung hukum bagi kepala sekolah dan guru.
Mereka berharap tindakan tegas dapat diambil untuk melindungi tenaga pendidik dari oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi.
“Kami ingin pemerintah bertindak serius. Stop intimidasi! Berikan kami ruang untuk mendidik anak-anak bangsa dengan aman dan nyaman,” pungkas Yan Coga.
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kini diharapkan mengambil langkah konkret demi menciptakan iklim pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan di Provinsi Sumsel. (RC/YOGA)
