RADARcenter, Palembang — Sebagai pilar demokrasi, pers harusnya dilindungi oleh hukum dan bebas dari segala bentuk intervensi.
Namun, kejadian di Universitas Tridinanti Palembang pada Minggu, 27 April 2025 seakan menunjukkan betapa lemahnya pemahaman tentang kebebasan pers di kalangan oknum pengelola kampus.
Saat seorang wartawan hendak meliput kegiatan yang bertajuk “Halal Bihalal Kawan Lama”, yang tercatat dalam agenda protokol resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang, mereka dihadang oleh seorang petugas keamanan bernama Badarudin.
Dengan alasan yang sangat kabur, ia melarang wartawan untuk masuk ke area acara yang notabene merupakan kegiatan yang melibatkan pejabat negara, termasuk Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang.
Tak hanya itu, Badarudin juga menyebutkan nama Mahmud Hasyim, pimpinan yayasan Universitas Tridinanti, sebagai alasan di balik larangan tersebut.
“Ini perintah atasan,” tegas Badarudin saat ditekan wartawan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
Di area parkir, wartawan juga mencatat kehadiran beberapa mobil mewah dan kendaraan dinas berpelat merah, salah satunya adalah BG 12, yang diketahui sebagai kendaraan resmi milik Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan.
Padahal, acara ini melibatkan anggaran negara dan publik berhak mendapatkan informasi terkait kegiatan yang menggunakan fasilitas publik.
Dalam situasi ini, pertanyaan mendalam pun muncul:
- Kenapa wartawan dilarang meliput acara ini?
- Ada apa di balik layar Universitas Tridinanti yang berusaha menutup-nutupi informasi ini?
- Menggunakan anggaran negara atau dana publik, apakah acara ini layak dibatasi untuk diliput media?
Meskipun wartawan menjelaskan bahwa mereka dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan bahwa kebebasan pers adalah hak yang diatur dalam konstitusi, tindakan penghalangan ini tetap berlangsung tanpa ada penjelasan yang memadai.
Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 4 Ayat (3) UU Pers, yang menjamin hak wartawan untuk mencari dan menyebarluaskan informasi, serta Pasal 18 Ayat (1) UU Pers, yang mengancam pidana bagi siapa saja yang menghalangi tugas jurnalistik.
Langkah Hukum Sedang Ditempuh
Atas kejadian ini, wartawan yang bersangkutan tidak tinggal diam.
Mereka telah mengambil langkah hukum, mengajukan pengaduan ke Dewan Pers, dan berencana untuk melapor ke Komnas HAM serta Polisi untuk menangani pelanggaran kebebasan pers yang terjadi.
“Kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia, dan ini adalah hak rakyat untuk mendapatkan informasi. Kita tidak bisa lagi membiarkan tindakan sewenang-wenang seperti ini terjadi,” ujar salah satu wartawan yang menjadi korban penghalangan tersebut.
Kenapa Berita Ini Harus Diperhatikan?
- Kebebasan Pers di Uji – Jangan biarkan penghalangan terhadap jurnalis merusak fondasi demokrasi.
- Transparansi yang Dihambat – Apa yang ingin ditutupi oleh pihak yang menghalangi peliputan ini?
- Tantangan Bagi Penguasa – Saatnya bertanya, siapa yang sebenarnya berkuasa? Kampus atau negara?
Jangan biarkan kejadian ini terlewat begitu saja. Suara pers harus didengar, dan setiap penghalangan harus dilawan.
(*hardi/RADARcenter)
#SavePersIndonesia
#KebebasanPers
#TransparansiBersama
